Rapat Koordinasi TKPK Kota Kediri
RAPAT KOORDINASI TKPK KOTA KEDIRI
Ruang Command Center Pemerintah Kota Kediri
Kamis, 09 Agustus 2018
Dalam rangka mewujudkan percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Kediri, TKPK Kota Kediri melakukan rapat koordinasi lintas sektor dalam mensinergikan program penanggulangan kemiskinan di Kota Kediri. Rapat Koordinasi TKPK diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 Bertempat di Ruang Command Center Pemerintah Kota Kediri. Rapat di Pimpin oleh Walikota Kediri, Abdullah Abu Bakar, SE. Didampingi oleh Wakil Walikota Kediri, Ibu Hj. Lilik Muhibbah, S.Sos.I.M.Pd.I. selaku Ketua TKPK Kota Kediri beserta Bapak Sekretaris Daerah Kota Kediri. Rapat kali ini mengambil tema tentang “Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Penguatan Basis Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin (BDT PFM) Dengan Menggunakan Mekanisme SIKS-NG”. Hadir pada kesempatan tersebut narasumber, Plt. Kepala Barenlitbang Kota Kediri Edi Darmasto, SE selaku sekretaris TKPK Kota Kediri.
Plt. Kepala Barenlitbang Kota Kediri, Edi Darmasto, SE selaku Sekretaris TKPK Kota Kediri menyampaikan bahwa persentase penduduk miskin Kota Kediri tahun 2017 sebesar 8,49 persen, mengalami peningkatan sebesar 0,09 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni sebesar 8,40 persen. namun capaian ini masih dibawah Provinsi Jawa Timur sebesar 11,2 persen dan Nasional sebesar 10,12 persen. Namun dari 9 Kota di Jawa Timur, hanya Kota Kediri dan Kota Blitar yang mengalami peningkatan. Ada beberapa hambatan dalam pelaksanaan Penanggulangan kemiskinan di Kota Kediri, yaitu sasaran program penanggulangan kemiskinan belum sepenuhnya tepat sasaran; Masih kurangnya sinergitas OPD dalam pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan; serta belum ter-updatenya Basis Data Terpadu (BDT)PFM yang menjadi acuan bersama (OPD/Instansi terkait) dalam menentukan sasaran penerima program-program penanggulangan kemiskinan. Untuk itu diperlukan updating/verifikasi dan validasi data BDT PFM atau sasaran penerima program perlindungan sosial, tujuannya untuk memperbaiki tingkat akurasi dan validitas BDT PFM Kota Kediri atau sasaran penerima program perlindungan sosial sehingga data valid dan up to date;Memperbaiki Exlusion Error dan Inclusion Error BDT PFM Kota Kediri serta Untuk pengurutan tingkat kesejahteraan / perankingan BDT PFM terbaru. TKPK Kota Kediri bersama Dinas Sosial Kota Kediri tahun ini akan melakukan verifikasi dan validasi BDT PFM Kota Kediri dengan menggunakan mekanisme SIKS-NG. SIKS-NG merupakan sistem informasi pengelolaan Basis Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu. dan hasil pemutakhiran ditetapkan oleh Menteri Sosial pada bulan Mei dan November setiap tahunnya.
Sekretaris TKPK Kota Kediri juga menyampaikan tentang Permensos Nomer 28 Tahun 2017 yang merupakan Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dan menjadi acuan bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerahuntuk melaksanakan Verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.
Berbagai inovasi dan program penanggulangan kemiskinan telah diluncurkan pemerintah Kota Kediri, mulai dari program penanggulangan kemiskinan dalam bentuk bantuan sosial berbasis individu/keluarga/rumah tangga (Kluster I), program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat(Kluster II), program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan ekonomi melalui usaha kecil mikro dan menengah (Kluster III). serta program penanggulangan kemiskinan berbasis program murah pro rakyat/program lainnya (Kluster IV) yang diyakini sudah cukup baik dan efektif dalam menurunkan jumlah penduduk miskin di Kota Kediri. Namun hasilnya belum berdampak signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan di Kota Kediri. hal ini di karenakan kelompok sasaran penerima manfaat belum sepenuhnya sesuai sasaran yang memenuhi kriteria penduduk miskin atau belum sepenuhnya mengacu pada BDT PFM sehingga tidak tepat sasaran.
Walikota Kediri, Abdullah Abu Bakar, SE menyampaikan Program penanggulangan kemiskinan akan berdampak efektif dan tepat sasaran apabila didukung dengan data yang valid dan up to date, untuk itu diperlukan percepatan updating BDT PFM Kota Kediri.
Walikota Kediri selaku pimpinan rapat juga menyampaikan bahwa menurunkan inflasi lebih sulit daripada menurunkan kemiskinan. Dan Kota Kediri telah berhasil menjadi TPID terbaik se-Jawa-Bali, jadi seharusnya menurunkan kemiskinan di Kota Kediri lebih mudah.
Di akhir rapat, Kasubid Pemerintahan dan Sosbud, Herry Krismono, SE. MM memaparkan tentang Website terbaru TKPK Kota Kediri serta Sistem Informasi Basis Data Terpadu (SINBAD) Kota Kediri.
Dalam rakor ini nampak hadir pula Asisten Pemerintahan dan Kesra Mandung Sulaksono, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Enny Endarjati dan anggota TKPK Kota Kediri.